Menurut Dzikri, penguatan Rupiah hingga kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar Amerika Serikat merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik eksternal maupun domestik. Faktor-faktor tersebut meliputi pelemahan dolar AS, meningkatnya daya tarik aset berbasis Rupiah, masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen Bank Indonesia, serta komunikasi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi pemerintah terhadap sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), lebih berperan dalam memperkuat kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal dibanding menjadi penyebab utama penguatan Rupiah.

"Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah tetap memperhatikan aspek tata kelola, efektivitas, serta keberlanjutan fiskal. Hal ini menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kesehatan APBN di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dzikri juga menyoroti penyesuaian harga Pertamax. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai langkah untuk mengurangi tekanan fiskal ketika harga minyak dunia maupun nilai tukar meningkatkan biaya pengadaan bahan bakar.

Meski demikian, ia menekankan bahwa mekanisme harga berbasis pasar harus diterapkan secara konsisten. "Kredibilitas kebijakan tidak hanya ditunjukkan ketika harga dinaikkan saat biaya meningkat, tetapi juga ketika harga diturunkan apabila harga minyak dunia melemah dan nilai tukar Rupiah menguat. Mekanisme yang transparan akan membantu menjaga kepercayaan publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Dzikri menjelaskan bahwa penguatan Rupiah berpotensi menekan imported inflation atau inflasi yang berasal dari barang impor, terutama pada sektor energi, pangan, dan bahan baku yang diperdagangkan menggunakan dolar AS. Namun, manfaat tersebut baru akan dirasakan masyarakat apabila penurunan biaya impor benar-benar diteruskan ke harga barang di dalam negeri.

"Jika mekanisme penyesuaian harga berjalan dengan baik, penguatan Rupiah tidak hanya menjadi indikator positif di pasar keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Terkait evaluasi program MBG dan Kopdes, Dzikri menegaskan bahwa proses evaluasi tidak berarti penghentian program. Menurutnya, kedua program memiliki tujuan strategis, baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat maupun memperkuat perekonomian desa. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu didukung tata kelola yang baik, indikator kinerja yang terukur, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas yang kuat.

Ia juga menilai Bank Indonesia tidak perlu terburu-buru menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, kebijakan BI Rate sebesar 5,50 persen telah berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan terhadap aset berbasis Rupiah. "Apabila tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar semakin terkendali, pelonggaran moneter secara bertahap dapat dipertimbangkan untuk mendukung konsumsi, investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perumahan, serta industri padat karya," tututrnya.

Beliau menegaskan pentingnya analisis ekonomi berbasis bukti dalam mendukung perumusan kebijakan makroekonomi. Menurutnya, keberhasilan koordinasi kebijakan tidak hanya tercermin dari meningkatnya kepercayaan pasar, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.