Diseminasi Policy Brief Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITB: Bangun Ruang Dialog Nyata Antar Stakeholder Daerah di Cirebon
Oleh Zeba Liqueiza Shakira Kudus - Perencanaan Wilayah dan Kota, 2022
Editor Muhammad Efriza Pandia
CIREBON, itb.ac.id. - Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota “Pangripta Loka” (HMP PL) ITB Komisariat bersama dengan Lokalab.co (Yayasan Media Inovasi Keruangan Indonesia) melakukan diseminasi 3 Policy Brief kepada pemerintah daerah, Jumat (12/6/2026) di Kantor BAPPERIDA Kabupaten Cirebon. Policy brief tersebut merupakan bentuk aktualisasi kerja sama antara HMP PL ITB Komisariat dengan Lokalab.co sebagai media penyaluran aspirasi berbasis keilmuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan tema utama “Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon melalui Penguatan Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola Pemerintahan” melalui program kerja Loka Research.
Kegiatan Loka Research diikuti oleh 11 penulis dari mahasiswa dengan 5 advisor dari pihak Lokalab.co sebagai pembimbing kajian untuk kemudian disampaikan dalam diseminasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Cirebon, DPMD Kabupaten Cirebon, OPD Kecamatan Arjawinangun dan Ciledug, serta beberapa perangkat desa di Kabupaten Cirebon.
Salman Aryadi, Ketua Pelaksana Loka Research, mengatakan bahwa program Loka Research bertujuan membuka ruang berkarya keilmuan PWK serta meningkatkan keberdampakan dan kontribusi nyata anggota HMP PL ITB Komisariat sebagai mahasiswa ITB Kampus Cirebon dalam hal implementasi tridarma perguruan tinggi untuk masyarakat sekitar.
Salman Aryadi menyampaikan nilai semangat yang dibawakan dalam program Loka Research. “Kajian dalam Loka Research dirancang bukan sekadar untuk meningkatkan hasil publikasi kami, melainkan agar dapat menjadi salah satu bahan kajian ilmiah yang berdampak positif secara nyata. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa hasil kajian yang telah dibuat dalam waktu panjang tersebut dapat tersampaikan dan dimaknai langsung oleh audiens target, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Policy Brief pertama menyoroti isu perekonomian daerah dengan judul “Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja dan Terhambatnya Investasi Kabupaten Cirebon: Rekomendasi Kebijakan dalam Perwujudan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif”. Kajian ini menghasilkan temuan bahwa pertumbuhan angkatan kerja di Cirebon belum selaras dengan realita penyediaan lapangan kerja.
Tantangan lain seperti belum terintegrasinya lembaga pendidikan vokasi sesuai potensi lokal, belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang, serta belum adanya pendekatan structural reform terhadap kualitas modal manusia turut mengambil peran dalam menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, industri, dan institusi pendidikan, perluasan sumber daya perekonomian, serta penguatan kapasitas SDM tenaga kerja daerah.
Policy brief kedua yang memiliki spektrum fokus kajian mengenai penyediaan infrastruktur kawasan pendidikan dengan judul “Evaluasi Keselamatan dan Kelayakan Infrastruktur Jalan di Kawasan Pendidikan Arjawinangun (ITB Kampus Cirebon)”. Hasil kajian kedua menunjukkan perlunya peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur di sekitar ITB Kampus Cirebon seperti trotoar pejalan kaki, lampu penerangan jalan, serta lampu lalu lintas yang dinilai belum mencukupi kebutuhan.
Terdapat juga permasalahan terkait pemenuhan standar keselamatan jalan yang belum terpenuhi dengan adanya tantangan fragmentasi kewenangan. Rekomendasi kebijakan yang diberikan berdasarkan hasil kajian kedua di antaranya percepatan realisasi jembatan penyeberangan orang, peningkatan penerangan jalan, penguatan penanganan keselamatan pada segmen jalan pantura, serta rekomendasi pengaturan batas kecepatan pada segmen kawasan pendidikan.
Kajian policy brief terakhir mengangkat topik terkait tata kelola pemerintahan dengan judul “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa untuk Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Cirebon” dan menghasilkan temuan berupa adanya tantangan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta kapasitas stakeholder terkait dalam pengelolaan dana desa. Ditemukan adanya urgensi realokasi dana desa untuk lebih mengoptimalisasi pengembangan potensi lokal. Untuk itu, diberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan seperti reorientasi penggunaan dana desa menuju ekonomi produktif, penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan sistem monev berbasis dampak, serta penguatan peran kecamatan sebagai koordinator pembinaan desa.
.jpg)
Ketua kelompok kajian policy brief topik 1, Kaleb Ohara, membagikan kesannya terhadap kegiatan Loka Research, “Kajian dan diseminasi policy brief ini menjadi salah satu media pembelajaran yang baru untuk saya. Walau masih banyak hal yang perlu saya pelajari lagi mengenai policy brief, saya cukup senang bahwa hasil kajian Loka Research kali ini mendapatkan respons positif dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.”
Hasil kajian ini disambut oleh antusiasme dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai masukan akademis terhadap isu-isu kewilayahan. Dangi, S.Si., M.Sc., MT. selaku Kepala BAPPERIDA Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa hasil kajian policy brief yang dipaparkan oleh mahasiswa dapat menjadi inputan yang baik bagi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan maupun penataan ruang di Kabupaten Cirebon. Melalui kegiatan ini diharapkan akan muncul dialog-dialog nyata lainnya antara helix pembangunan daerah guna menyelesaikan permasalahan kewilayahan secara bersama-sama.
Lampiran Publikasi Policy Brief: https://lokalab.org/risetdankajian/kajian

.jpg)

.jpg)




